Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Keterbatasan Kesempatan Kerja Akibatkan TKI ke LN
KESRA-- 10 MARET: Keterbatasan kesempatan kerja di tanah air mengakibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) terpaksa mencari kerja keluar negeri (LN), kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.
Inspektorat
PERTEMUAN REGIONAL Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini

PERTEMUAN REGIONAL PENGAWASAN SERTA REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN TEMUAN HASIL AUDIT BPKP
PADA DEPARTEMEN/LPND DIBAWAH KOORDINASI MENKO KESRA TAHUN 2007

Inspektur, Kepala BPKP dan Sesmenkokesra
Inspektur, Kepala BPKP dan Sesmenkokesra
Pertemuan regional pengawasan serta rekonsiliasi dan pemutakhiran temuan hasil audit dilaksanakan dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan hasil audit BPKP pada departemen/LPND dibawah koordinasi Menko Kesra. Saldo temuan hasil audit BPKP yang belum ditindaklanjuti, khususnya pada departemen dibawah koordinasi Menko Kesra masih besar, bahkan terdapat saldo temuan yang sudah lama tidak ditindaklanjuti. Saldo temuan hasil audit yang masih besar dan lama tidak ditindaklanjuti tersebut belum sejalan dengan tekad dan komitmen pemerintah yang dipelopori oleh Bapak Presiden untuk memberantas KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Saldo temuan yang masih besar dapat dinilai sebagai salah satu indikator belum terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN. Lamanya temuan hasil audit tidak ditindaklanjuti juga dapat dipersepsikan oleh sebagian kalangan bahwa pemerintah tidak serius atau bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Temuan hasil audit yang besar dan lama tidak ditindaklanjuti juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance.

Selengkapnya...
 
PENGAWASAN INTERN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan telah bertekad mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selengkapnya...
 
Pertemuan Regional Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
PERTEMUAN REGIONAL PENGAWASAN PEMBANGUNAN OLEH MENKO KESRA BEKERJASAMA DENGAN BPKP DALAM UPAYA PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPKP
Selengkapnya...
 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444