Kepada semua pihak, dihimbau agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap ajakan atau undangan yang berkaitan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri.
Untuk diketahui, sosialisasi PNPM Mandiri hanya akan dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri dan TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.
Karena itu bila ada pihak yang menawarkan kegiatan sosialisasi atau pelatihan berkaitan dengan PNPM Mandiri apalagi dipungut biaya, adalah diluar sosialisasi resmi yang dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM mandiri.
Demikian harap menjadi maklum.
tertanda,
Bagian Humas dan Dokumentasi
Kementerian Koordinator Bidang Kesra
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Bagian Humas dan Dokumentasi
021 345 3289 / 350 7679
KESRA-- 9 MARET: Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok, di Jakarta, Selasa (9/3), karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.
KESRA-- 9 MARET: Menarik! Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ternyata sudah mengembangkan software-software khusus untuk para tunanetra dan tunadaksa yang membuka seluas-luasnya akses kalangan ini terhadap komputer dan internet.
KESRA-- 9 MARET: Pemerintah pusat akan mengkaji penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan outsourcing (kontrak) untuk menampung minat masyarakat ingin masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun tidak terakomodir.
KESRA-- 9 MARET: Pemerintah berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada Juli atau awal paruh kedua tahun ini. Sementara harga bahan bakar minyak (BBM) belum akan naik.
KESRA -- 8 MARET:Pemerintah Mongolia berkeinginan untuk tetap mengembangkan program pemberdayaan masyarakat seperti halnya program nasional pengembangan masyarakat (PNPM) Mandiri di Indonesia.
KESRA-- 8 MARET: Peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2009 hingga tiga kali lipat membuktikan hak perempuan tidak diperhatikan pemerintah. Kriminalisasi perempuan pun masih merajalela di berbagai peraturan daerah (perda).
KESRA-- 5 MARET: Mengenakan baju warna biru tanpa jas, Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyampaikan pidato menanggapi hasil paripurna DPR kasus Century selama 20 menit. Boediono menjelaskan mengenai bailout Century. Dia menegaskan tidak mengambil keuntungan pribadi sedikit pun.
KESRA—5 MARET: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencabut Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari 22 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena melakukan berbagai pelanggaran.
KESRA-- 4 MARET: Voting sidang paripurna terkait Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century pada Rabu (3/3) malam memutuskan telah terjadi permasalahan pada kebijakan dan pelaksanaan dalam tahapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS).
