Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Presiden Sampaikan Kematian Dulmatin
KESRA-- 10 MARET: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kabar tentang kematian teroris Dulmatin dalam sebuah jamuan makan siang oleh PM Australia Kevin Rudd di Gedung Parlemen Australia di Canberra, Rabu.

Keterbatasan Kesempatan Kerja Akibatkan TKI ke LN
KESRA-- 10 MARET: Keterbatasan kesempatan kerja di tanah air mengakibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) terpaksa mencari kerja keluar negeri (LN), kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Merokok
KESRA-- 9 MARET: Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok, di Jakarta, Selasa (9/3), karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

BPPT telah Kembangkan Software untuk Tunanetra
KESRA-- 9 MARET: Menarik! Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ternyata sudah mengembangkan software-software khusus untuk para tunanetra dan tunadaksa yang membuka seluas-luasnya akses kalangan ini terhadap komputer dan internet.
Berantas Terorisme, Pemerintah Harus Benahi Pendidikan Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini

 KESRA-- 18 NOVEMBER:  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah belum menerapkan kebijakan dan tindakan efektif dalam pemberantasan terorisme.

Dalam pelatihan antiterorisme yang diselenggarakan NU bekerjasama dengan Center on Global Counterterrorism Cooperation (CGCC) di Hotel Sultan, Rabu ( 18/11 ), Hasyim mengatakan, Pemerintah belum menyentuh sektor pendidikan yang sesungguhnya menjadi kunci untuk menurunkan ekstrimisme yang berakibat pada terorisme.

Terlebih, kata Hasyim, aksi teror yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan atas dasar pemahaman yang melenceng dari nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.

"Pemerintah harus mengembangkan sistem pendidikan keagamaan yang menjamin tidak menimbulkan teror yang berkarakter agama. Kuncinya dalam pendidikan, ilmu-ilmu yang terpecah dalam Islam harus disatukan, yakni fikih, dakwah, tasawuf, dan hak asasi manusia," ungkapnya.

Menurut Hasyim, agar pendidikan tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran yang moderat maka harus dilakukan penguatan-penguatan baik secara ekonomi maupun stabilitas keamanan secara konsisten. Terutama, pembenahan-pembenahan tersebut harus dimulai dari pesantren-pesantren yang menjadi pusat pendidikan Islam di Indonesia.

"Selama ini belum ada perhatian pemerintah terhadap pesantren secara konkret. Padahal kalau itu dibenahi akan munculkan hubungan yang equal. Dengan sistem pendidikan yang benar, tidak akan timbul kontradiksi-kontradiksi dalam Islam," tegasnya.

Berkedok agama

Sementara itu Guru Besar Ilmu Kalam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Prof. Ghazali Munir menilai, tindakan kekerasan dan terorisme yang merugikan dan menyengsarakan orang banyak, tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.
     
"Sebab, membunuh orang tanpa hak adalah seperti membunuh manusia secara keseluruhan, sebaliknya orang yang memberikan penghidupan kepada orang lain, maka dia memberi kehidupan kepada semua manusia," katanya usai dikukuhkan sebagai guru besar ke-21 IAIN Walisongo Semarang, Selasa.
     
Menurut dia, aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kesempatan kerja, faktor pendidikan, dan faktor kedangkalan agama.
     
"Dari berbagai faktor tersebut, faktor yang dominan yang paling berpengaruh adalah kedangkalan agama, sebab biarpun seseorang memiliki kesulitan ekonomi, namun dia memiliki tingkat pemahaman agama yang cukup, tidak akan mau melakukan tindakan terorisme," katanya.
     
Apalagi, kata Ghazali, tindakan terorisme tersebut dilakukan dengan cara bunuh diri, misalnya bom bunuh diri, sebab Islam justru melarang tindakan bunuh diri, sehingga tindakan terorisme dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan ajaran Islam.
     
Ia mengatakan, tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam sering mengaitkan perbuatannya dengan jihad, padahal mereka sebenarnya tidak tahu pengertian dan makna jihad yang sesungguhnya, karena jihad yang terbesar justru jihad melawan hawa nafsu.
     
"Jangankan melakukan teror dengan bunuh diri, membicarakan orang lain saja tidak diperbolehkan dalam Islam, dan upaya untuk menahan diri agar tidak membicarakan orang lain dapat juga dikatakan dengan perbuatan jihad melawan hawa nafsu," katanya.
     
Kata dia, dalam Islam, iman berkaitan erat dengan "amil us-sholihah" (perbuatan baik), sehingga orang yang beriman harus dapat membuktikan keimanannya dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, seperti terorisme, korupsi, dan manipulasi.
     
Menurut dia, untuk menjalankan ajaran dan prinsip Islam secara "kaffah" (sempurna) dapat dilakukan dengan menjalankan prinsip "tawazun" (keseimbangan), "tawassud" (pertengahan), dan "tasamuh" (toleran), sehingga tidak akan memusuhi orang lain yang ada di luar golongannya.
     
"Prinsip-prinsip tersebut banyak diajarkan oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Abu al-Hasan al-Asy’ari sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh yang memiliki banyak pengikut, termasuk sebagian besar umat muslim di Indonesia," kata Ghazali. (koh)

 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444