|
KESRA-- 7 FEBRUARI: Wakil Presiden Boediono mengakui, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sebagai program yang sangat berhasil. Pasalnya, program tersebut merupakan program yang inisiatifnya benar-benar berasal dari bawah dan dipilih sendiri oleh masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Wapres Boediono saat meninjau lokasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/2) sore. "PNPM Mandiri ini merupakan program yang sangat berhasil, karena program ini berasal dari bawah berdasarkan inisiatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, program ini harus ditiru oleh program lainnya," tandas Boediono. Menurut Boediono, dana PNPM Mandiri Perkotaan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 1 triliun. "Belum lagi dana dari pemerintah daerah yang akan diberikan sebagai dana pendamping. Ada juga dana yang dikeluarkan ibu-ibu untuk membantu memasak dan lainnya," kata Boediono. "Jadi, memang program ini seperti holobis kuntul baris, semuanya ikut membantu agar program ini bisa berjalan," tambah Boediono. Dana dari orang Semarang
Lebih jauh, Boediono merasa senang sekali dengan program yang telah diberikan alokasi dana yang cukup besar dari APBN. "Karena yang memberikan dana itu adalah Menteri Keuangan yang berasal dari Semarang," lanjut Boediono, sambil melihat Sri Mulyani yang duduk di jejeran para menteri. Demikian pula terhadap penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahunnya dilipatkan sampai Rp 2 triliun sehingga giring rasionya menjadi sampai Rp 20 triliun. Kemudian Boediono berpesan, agar penggunaan dana tersebut benar-benar dikawal.
"Satu rupiah pun jangan sampai mengalir ke tempat yang tidak sewajarnya. Demikian pula kredit yang disalurkan benar-benar ke tempat yang sudah diseleksi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran dan pengembaliannya juga lancar," ujarnya. Ditambahkan Boediono, "Jadi, itu harus dikelola sebaik-baiknya. Tentu, masyarakat tidak rela jika dana tersebut mengalir ke tempat yang tidak jelas. Masyarakat harus benar-benar mengawalnya." (okh) |