Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Keterbatasan Kesempatan Kerja Akibatkan TKI ke LN
KESRA-- 10 MARET: Keterbatasan kesempatan kerja di tanah air mengakibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) terpaksa mencari kerja keluar negeri (LN), kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.
Mendiknas: Pemerintah Siap Laksanakan UN Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
KESRA-- 8 FEBRUARI:   Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan bahwa pemerintah sudah siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) pada Maret mendatang.

"UN sudah siap semuanya, tapi kami masih menunggu laporan dari daerah-daerah tentang jumlah soal UN yang dibutuhkan," katanya di Surabaya, Senin.

Ia mengemukakan hal itu setelah membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (PTK-PNF) yang diikuti 163 peserta dari seluruh Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan menghitung secara cermat antara soal UN yang dibutuhkan dan jumlah soal yang dikirimkan.

"Jangan sampai jumlah soal yang dibutuhkan ada 30 soal, tapi soal yang dikirim berjumlah 32, maka dua soal yang tak terpakai akan disalahgunakan, karena jumlah soal yang dibutuhkan akan dihitung secara teliti," katanya.

Mantan Rektor ITS Surabaya itu mengatakan kualitas soal UN juga akan diupayakan semakin baik dan mewakili tipe-tipe soal UN sesuai dengan variasi kualitas sekolah.

"Karena itu, ada try out atau uji coba yang akan dapat menjadi pemetaan tipe soal UN bagi masing-masing daerah yang sangat bervariasi. Meski begitu akan tetap ada standar minimum," katanya.

Selain kesiapan soal UN, ia mengatakan, percetakan soal juga sudah diberi standar terkait kualitas kertas untuk soal UN, ukuran jenis kertas, dan sebagainya.

"Dengan standar percetakan itu, kualitas soal UN akan terjamin, sehingga tidak akan terlalu tipis dan mudah rusak," katanya.

Setelah itu, katanya, tahap pelaksanaan akan diikuti dengan pengawasan. "Yang terpenting adalah evaluasi UN, karena hasil UN akan menunjukkan daerah mana atau sekolah mana yang perlu dibantu pemerintah untuk ditingkatkan kualitasnya," katanya.

Dalam rapat koordinasi PTK-PNF yang berlangsung selama tiga hari dari 7 sampai 9 Februari 2010 itu juga dibahas rencana Jambore Seribu PTK-PNF tingkat nasional di Surabaya pada 28 Juli hingga 2 Agustus 2010. (orh)

 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444