Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Merokok
KESRA-- 9 MARET: Majelis Tarjih dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram merokok, di Jakarta, Selasa (9/3), karena Muhammadiyah merasakan berbagai dampak negatif rokok dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

BPPT telah Kembangkan Software untuk Tunanetra
KESRA-- 9 MARET: Menarik! Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ternyata sudah mengembangkan software-software khusus untuk para tunanetra dan tunadaksa yang membuka seluas-luasnya akses kalangan ini terhadap komputer dan internet.

MenPAN-RB: Pemerintah Kaji Menerima Pegawai Kontrak
KESRA-- 9 MARET: Pemerintah pusat akan mengkaji penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan outsourcing (kontrak) untuk menampung minat masyarakat ingin masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun tidak terakomodir.

Ayo Siap-siap dari Sekarang: Juli Tarif Listrik Naik Lagi
KESRA-- 9 MARET: Pemerintah berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada Juli atau awal paruh kedua tahun ini. Sementara harga bahan bakar minyak (BBM) belum akan naik.

Mongolia Mendalami PNPM Mandiri di Indonesia
KESRA -- 8 MARET: Pemerintah Mongolia berkeinginan untuk tetap mengembangkan program pemberdayaan masyarakat seperti halnya program nasional pengembangan masyarakat (PNPM) Mandiri di Indonesia.

Pemerintah Kurang Memperhatikan Hak Perempuan?
KESRA-- 8 MARET: Peningkatan kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2009 hingga tiga kali lipat membuktikan hak perempuan tidak diperhatikan pemerintah. Kriminalisasi perempuan pun masih merajalela di berbagai peraturan daerah (perda).

Menpora soal Tuan Rumah PD 2022: Utamakan Prestasi Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
KESRA-- 8 FEBRUARI: Menpora Andi Mallarangeng enggan menjawab dengan tegas ketika ditanya wartawan mengenai sikapnya terhadap bidding atau penawaran Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 seperti diajukan PSSI. Sementara itu ada pendapat lebih terhormat kalah saat bidding katimbang didiskualifikasi.

Seperti diketahui, batas waktu pengajuan proposal adalah Selasa 9 Februari 2010, dan salah satu syarat untuk bidding adalah dukungan dari pemerintah.

"Perbaiki dulu prestasi sepak bola kita, kembalikan kejayaan sepak bola," katanya menjawab wartawan, Senin (8/2) sore di kantor Menpora Jakarta.

Ketika didesak, apakah Menpora cenderung menolak atau mempersilakan proses bidding itu, Andi kembali tersenyum dan tidak menjawab tegas. "Pokoknya yang terpenting saat ini, yang menjadi prioritas adalah prestasi olahraga nasional," sahutnya.

Andi mengimbuhkan, PSSI harus mampu membikin timnas sepak bola menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dulu. Lalu prestasi ditingkatkan lagi, trus begitu, baru ngomongin tuan rumah Piala Dunia. Jadi, Bapak menolak bidding itu?

"Saya tekankan, yang penting tingkatkan prestasinya dulu," sahutnya.

Sebelumnya kepada Kompas, Andi mengaku prihatin melihat kegagalan timnas di SEA Games Laos. "Kok bisa kalah seperti itu. Apa yang salah. Karena itu, saya bilang pada Pak Nurdin Halid (Ketum PSSI), ayo kita sama-sama benahi sepak bola Indonesia, agar makin berprestasi," ujarnya.

Lebih terhormat kalah saat bidding

Terancam gagalnya bidding Indonesia untuk Piala Dunia 2022 membuat PSSI ketar-ketir. Oleh karenanya mereka berharap pemerintah memberikan dukungan untuk proyek yang satu ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, FIFA telah menyatakan akan mendiskualifikasi negara yang tak mendapatkan dukungan dari pemerintahnya. Malang bagi Indonesia, dukungan tersebut tak kunjung datang. Padahal deadline dari FIFA untuk surat dukungan tersebut jatuh pada 9 Februari besok.

Oleh Deputi Sekjen PSSI Dali Taher pemerintah dikatakan sudah melepas kesempatan untuk mengikuti bidding tersebut. Padahal FIFA sendiri sudah memastikan kalau PD 2022 bakal dihelat di Benua Asia.

"Tinggal Indonesia dan Australia yang berpeluang. Tapi, Australia tidak ingin head to head dengan kita karena mereka melihat Indonesia sebagai mitra strategis. Mereka lebih memilih menggandeng kita. Tapi, sekali lagi, tanpa surat garansi pemerintah, Indonesia sudah pasti didiskualifikasi sehingga tidak mungkin bekerja sama dengan Australia," urainya.

Terakhir Dali pun menganggap Indonesia memiliki sejumlah nilai jual untuk diterima biddingnya. Salah satunya Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar. FIFA belum pernah mengadakan Piala Dunia di negara seperti Indonesia.

Wajar ia pun kemudian meminta pemerintah memberikan dukungan dan garansinya kepada PSSI. Jika kali ini gagal, maka Indonesia harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mengikuti bidding ini lagi.

"Saya mengimbau pemerintah agar mendukung PSSI dan memberikan garansi. Jika kita tidak ikut sekarang, berarti Indonesia harus menunggu 20 tahun lagi jika ingin bidding."

"Saya membayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menpora Andi Mallarangeng menjadi dua tokoh penting yang membawa Piala Dunia ke Indonesia. Ini bukan pesta PSSI melainkan pesta bangsa Indonesia," tambahnya seraya mengatakan lebih terhormat kalah saat bidding katimbang didiskualifikasi.
 
 
Cari Berita
Sukseskan PPKI, SAIL BANDA DAN POSPENAS 2010
WEB DATA DAN INFORMASI BIDANG KESRA
goto forum kesra
situs pnpm mandiri

Keputusan Libur 2010
Download Surat Keputusan Bersama Menteri tentang LIBUR NASIONAL dan CUTI BERSAMA TAHUN 2010
SJSN - Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sistim Informasi Spasial Nasional
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444