Dinas Kesehatan DKI mengkaji mekanisme pencabutan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi rumah tangga sasaran (RTS) yang salah satu anggota keluarganya merokok.

"Rencana itu terus kita bahas di Dinkes, juga melibatkan lintas dinas dan pihak terkait. Kita serius menangani hal ini," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dien menegaskan bahwa larangan merokok itu tidak hanya akan berlaku bagi kepala keluarga namun juga seluruh anggota keluarga. Jadi jika ada istri atau anak yang merokok, maka kartu Gakin tetap akan dicabut.

"Karena kalau misalnya bapaknya merokok, istri dan anaknya juga pasti menjadi perokok pasif. Itu lebih berbahaya, mubazir, kan, kalau kita beri tunjangan kesehatan," katanya.

Ia mengatakan bahwa data yang dikumpulkan Dinkes DKI, keluarga miskin memang mengeluarkan uang cukup besar tiap bulannya untuk membeli rokok, bahkan lebih besar dari membeli makanan pokok.

"Data yang kita dapat, uang makan mereka cuma 19 persen, tapi uang rokok bisa lebih dari 20 persen," ujar Dien.

Dinkes akan menggunakan sistem survei langsung untuk mengetahui jika ada anggota keluarga yang merokok atau tidak.

"Kita akan gunakan survei, tapi teknisnya nanti seperti apa masih kita bahas. Kita terus melakukan pendalaman untuk hal ini," kata Dien.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan bahwa Pemprov akan mencabut kartu Gakin bagi keluarga perokok.

"Ini bukan berarti Gakin akan dicabut semuanya. Tapi saya tidak mau memberikan dana kesehatan gratis bagi perokok berat. Itu adil. Saya sedang merumuskan kebijakan baru, miskin atau kaya kalau merokok tempatnya di luar," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai membuka acara Musda II Dharma Wanita Persatuan di Gedung Teknis Abdul Muis, Jakarta, Selasa.

Data survei dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 22 persen total pengeluaran sebulan keluarga miskin ternyata dihabiskan untuk membeli rokok.  (orh)