Pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor-faktor struktur penduduk, maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi.

Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan penduduk yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak atas tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Selain itu pemenuhan hak dasar penduduk dimaksud juga dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah yaitu untuk percepatan pembangunan perdesaan, revitalisasi pembangunan perkotaan, pengembangan kawasan pesisir serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan rakyat, masyarakat kita mempunyai keanekaragaman geografi, budaya, sosial, agama dan ekonomi sehingga apabila tidak dikelola dan diatur keterwakilannya secara proporsional, sinergis dan emansipatoris dapat menjadi kendala di kemudian hari. Aspirasi masyarakat dari negara maju terhadap isu-isu anti diskriminasi di berbagai bidang, kesamaan persamaan hak, serta demokratisasi telah menjadi tuntutan masyarakat global yang harus diakomodasi secara bijaksana.
Oleh karena itu dalam kemajuan kebudayaan yang semakin meningkat intensitas dan ekstensitasnya karena proses globalisasi, maka penanganan solusi masalah kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat haruslah berbasis kepada ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Untuk itu pemilikan pengetahuan dan kemampuan mengaplikasikan dalam urusan kehidupan sehari-hari secara tepat dan benar melalui berbagai lembaga pendidikan dan mengoptimalkan pranata-pranata sosial dan keagamaan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kepentingan bangsa kita di masa depan menjadi bangsa yang tangguh, yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan potensi-potensi masyarakat, maka realitas kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Indonesia di tingkat akar rumput perlu diberdayakan dan didukung dengan upaya yang serius, sehingga menjadi lebih produktif dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk untuk mengurangi kemiskinan agar tidak menjadi rawan untuk diprovokasi berbagai kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan konflik.

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan, kesehatan, dan pengendalian kelahiran, meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Disamping perlu terus diupayakan peningkatan kualitas penduduk dan persebarannya, masih perlu ditingkatkan perhatian terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan agama, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sosial ekonomi kaum perempuan, anak dan generasi muda.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda prioritas dan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya-upaya pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, untuk itu perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen bangsa agar melaksanakannya secara sungguh-sungguh guna kepentingan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak dan generasi muda. Berbagai ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih cukup banyak terjadi, sehingga dalam lima tahun ini perlu lebih digalakkan upaya-upaya secara lintas sektoral untuk peningkatan gizi dan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, ketrampilan hidup, dan keolahragaan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Di samping itu, berbagai aspek yang tidak secara langsung melekat dengan persoalan harkat dan martabat individu tetapi justru lebih mendasar lagi adalah dukungan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Lingkungan yang semakin banyak mengalami kerusakan, kebutuhan air bersih dan sanitasi yang belum tercukupi, ketiadaan tanah bagi kepentingan hidup orang miskin, kelangkaan perumahan dan permukiman sehat bagi masyarakat miskin, ketersediaan jaringan dan sarana kesehatan, transportasi, pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat di daerah perdesaan, kepulauan dan daerah terpencil merupakan persoalan pembangunan yang tidak akan dapat diselesaikan hanya dengan tersedianya anggaran yang berlimpah, tetapi lebih dari itu memerlukan komitmen dan keseriusan untuk memperhatikan berbagai kepentingan orang miskin. Karena itu, kebijakan yang ”pro-poor” masih harus tetap dikembangkan dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita pembangunan kesejahteraan rakyat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah masalah di bidang olah raga dan pemuda, dimana pada akhir-akhir ini prestasi di bidang olah raga semakin menurun serta upaya untuk memberdayakan pemuda perlu di tingkatkan.

Dengan demikian tantangan atau kendala yang masih akan dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan rakyat sampai akhir tahun 2009 masih sangat banyak. Selain persoalan keterbatasan anggaran pemerintah, jaringan dan kelembagaan sosial yang ada di masyarakat masih cukup rentan sebagai akibat dari adanya perubahan kondisi ekonomi dan sosial politik beberapa tahun terakhir. Beberapa kejadian menunjukkan suatu kondisi yang nampak baik, tiba-tiba mengalami kejadian yang menyebabkan statusnya menjadi buruk, seperti munculnya kejadian polio, flu burung, malaria, busung lapar, demam berdarah, yang baru-baru ini terjadi di masyarakat yang disebabkan antara lain lemahnya jaringan pelayanan kesehatan masyarakat seperti tidak aktifnya kegiatan Posyandu, PKK, ketidaksiapan aparat pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana.

Sangat penting diperhatikan adalah jaringan kelembagaan antar instansi pemerintah yang terkesan belum cukup kondusif melaksanakan agenda-agenda prioritas pembangunan, baik dalam koordinasi secara vertikal maupun horizontal. Seringkali hal tersebut merupakan akibat dari berbagai kebijakan yang belum selaras yang menyebabkan sikap aparat yang masih saling tarik ulur, tumpang tindih, simpang siur, atau bertentangan, apalagi jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan antar kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, seperti antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan berbagai instasi teknis dan Pemerintah Daerah yang dapat mengakibatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, kemudian mensinkronkannya tidaklah semudah menyebutkan. Berbagai program pembangunan yang diselenggarakan instansi teknis menunjukkan bahwa di sana-sini masih terdapat kelemahan dalam koordinasinya sehingga sering dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih, belum terintegrasi, masing-masing ingin menunjukkan keakuan atau menonjolkan sektornya. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya masalah tersebut antara lain adalah belum adanya kesadaran bahwa hasil keseluruhan pembangunan mempunyai ketergantungan, keterkaitan dengan hasil-hasil pembangunan lainnya, dan masih adanya sifat-sifat pejabat yang ingin menonjol sendiri tanpa menyadari bahwa ”sebutir beras adalah karya seribu orang”. Oleh karena itu untuk mengantisipsi dan menghindari masalah-masalah tersebut, masing-masing unit kerja kedeputian yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat harus melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif dengan departemen/kementerian/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membahas, mendiskusikan rencana-rencana dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaannya secara konsisten dan berkelanjutan dalam kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa indikator menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan rakyat serta faktor-faktor yang memperburuk kondisi kesejahteraan rakyat, antara lain dapat diungkap secara garis besarnya adalah :

1. Tingkat pendapatan yang masih rendah;
2. Pengangguran yang masih tinggi;
3. Biaya hidup yang tinggi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit dipenuhi oleh masyarakat lapisan bawah;
4. Kurangnya penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai keagamaan;
5. Kurangnya pemahaman etos berkarya;
6. Lambatnya pembangunan sumber daya manusia;
7. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia termasuk aparatur negara;
8. Lemahnya daya dorong perekonomian;
9. Tingginya kesenjangan antar daerah;
10. Menurunnya penyediaan infrastruktur;
11. Lemahnya kelembagaan sosial baik formal maupun non formal;
12. Menipisnya sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan;
13. Gangguan keamanan, konflik sosial, dan bencana alam, serta kondisi perekonomian yang masih belum stabil.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan, pengawasan atas pelaksanaan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh berbagai departemen/kementerian/instansi, maka perlu penjabaran dalam suatu rencana strategis dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah hasil Pemilihan Umum 2004 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 - 2009. Selanjutnya perlu disepakati oleh semua pihak pada umumnya dan khususnya dengan departemen/kementerian/Instansi yang dikoordinasikan mengenai variabel dan indikator keluaran kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.