.:: Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ::. - Matriks Renstra Deputi 1 2004

POLLING

Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Keterbatasan Kesempatan Kerja Akibatkan TKI ke LN
KESRA-- 10 MARET: Keterbatasan kesempatan kerja di tanah air mengakibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) terpaksa mencari kerja keluar negeri (LN), kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.

SUBSTANSI KEGIATAN

2005

2006

2007

2008

2009

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden tentang DJSN.

Koordinasi Penyusunan Keppres tentang Susunan Keanggotaan DJSN.

Koordinasi penyusunan RPP Tidak Lanjut UU No 40 Tahun 2004 (Program jaminan kesehatan,jaminan pensiun, jaminan kecelekaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian)

Koordinasi penyusunan Perpres Jaminan Kesehatan

Koordinasi penyusunana Perpers pantahapan pandaftaran pemberi kerja dan pekerjanya sebagai peserta BPJS

Koordinasi penyusunana rancangan Perpres Jaminan Pensiun

Koordinasi penyusunan RPP pengelolaan & pengembangan Dana Jaminanan Sosial oleh BPJS

Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Koordinasi Penyusunan Rancangan PP tentang Penyesuaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan UU No. 40 / 2004 tentang SJSN.

Koordinasi Sosialisasi UU No.40 / 2004 dan Kebijakan Lanjutannya.

Koordinasi Peningkatan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial.

Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Kebijakan UU No. 40 / 2004.

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENCA DAN LANSIA

Koordinasi Sosialisasi UU No. 4 / 1997 dan PP No. 43 / 1998 dan RAN Penyandang Cacat 2004 – 2013.

Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan RAN Penca 2004 – 2013.

Koordinasi Sosialisasi UU No.13 / 1998, PP No.43 / 2004 dan RAN Lansia 2003 – 2010.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan RAN Lansia 2003 – 2010.

Koordinasi Pendataan Penyandang Cacat.

Koordinasi Advokasi Penyusunan Kebijakan Penyandang cacat dan Lansia di Daerah.

Koordinasi Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik bagi Penyandang Cacat dan Lansia.

Koordinasi Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Cacat .

Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan Internasional, serta Hari Internasional Penyandang Cacat.

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERDAYAAN EKS PENGUNGSI

Koordinasi Perumusan sistem pemberdayaan eks pengungsi akibat konfliks dan bencana.

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan model pemberdayaan eks pengungsi akibat konflik dan bencana.

KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Terhadap Penyandang Masalah Sosial.

Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Bantuan Sosial Terhadap Tindakan Kekerasan.

Koordinasi pengendalian penyelengaraan bantuan sosial terhadap Kedaruratan Pangan .

Koordinasi pengendalian penyelenggaraan bantuan sosial pemberdayaan

KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN KERAWANAN SOSIAL

Koordinasi perumusan sistem Kesiapsiagaan kerawanan sosial .

Koordinasi strategi mitigasi kerwanan sosial.

Koordinasi penyusunan Action Plan Daerah yang rawan bencana dan konflik.

Koordinasi Sosialisasi Kesiapsiagaan Kerawanan Sosial.

Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan Kesiapsiagaan Kerawanan Sosial.

Koordinasi pengendalian penyelenggaraan rehabiltasi kehidupan sosial diwilayah paska bencana alam dan konflik sosial.

Koordinasi Sosialisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PKPS – BBM.

Koordinasi Pengendalian Penyelenggaraan PKPS – BBM.

PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TABEL - MEWUJUDKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2004-2009

KEGIATAN : MEWUJUDKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2004-2009