Main Menu
Home
Visi Misi
Struktur Organisasi
Tugas dan Fungsi
Wewenang dan Koordinasi
Strategi
Program
RENSTRA-ORGANISASI
RENSTRA RENSTRA
Pendahuluan Pendahuluan
Latar Belakang
Proses Penyusunan
Dasar Hukum
Kelembagaan
Renstra 2004-2009 Renstra 2004-2009
Pengantar
Peraturan Menteri
Tim Penyusun Tim Penyusun
Kelembagaan
Substansi Kegiatan
Alur Pikir Renstra
Visi Misi Visi Misi
Visi & Misi
Tujuan & Sasaran
Kebijakan
Matriks Renstra Matriks Renstra
Inspektorat
Sekretariat
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6
Identifikasi SWOT Identifikasi SWOT
Analisis SWOT
S-W-O-T
Strategi
Tabel Analisis SWOT
Organisasi Kesra Organisasi Kesra
Setmenkokesra Setmenkokesra
Struktur
Kegiatan
Inspektorat Inspektorat
Berita Rilis & Aktifitas
Peraturan dan UU
Pedoman
Juklak
Deputi I Deputi I
Struktur
Deputi II Deputi II
Struktur
Berita dan Aktifitas
RASKIN AWARD
Deputi III Deputi III
Struktur
Berita dan Aktifitas
Deputi IV Deputi IV
Struktur
Berita dan Aktifitas
Pemberdayaan Pesantren
Deputi V Deputi V
Struktur
Berita dan Aktifitas
Artikel Artikel
Deputi VI Deputi VI
Struktur
Berita dan Aktifitas
Artikel Artikel
Deputi VII Deputi VII
Struktur
Berita dan Aktifitas
Artikel Artikel
Peraturan dan UU
Rakerpim
POLLING
PERHATIAN
Kepada semua pihak, dihimbau agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap ajakan atau undangan yang berkaitan dengan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri.

Untuk diketahui, sosialisasi PNPM Mandiri hanya akan dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri dan TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

Karena itu bila ada pihak yang menawarkan kegiatan sosialisasi atau pelatihan berkaitan dengan PNPM Mandiri apalagi dipungut biaya, adalah diluar sosialisasi resmi yang dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM mandiri.

Demikian harap menjadi maklum.

tertanda,
Bagian Humas dan Dokumentasi
Kementerian Koordinator Bidang Kesra

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Bagian Humas dan Dokumentasi
021 345 3289 / 350 7679
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Keterbatasan Kesempatan Kerja Akibatkan TKI ke LN
KESRA-- 10 MARET: Keterbatasan kesempatan kerja di tanah air mengakibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) terpaksa mencari kerja keluar negeri (LN), kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.
Matriks Renstra Deputi 4 2004 - 2009 Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini

PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN : MEWUJUDKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2004-2009
  Mewujudkan Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Aparatur Negara Tahun 2005 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Aparatur Negara Tahun 2006 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Aparatur Negara Tahun 2007 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Aparatur Negara Tahun 2008 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Pembangunan Pendidikan dan Aparatur Negara Tahun 2009 ( download pdf )

KEGIATAN : MEWUJUDKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN APARATUR NEGARA TAHUN 2004-2009

NO. SUBSTANSI KEGIATAN 2005 2006 2007 2008 2009
1. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN FORMAL          
  Koordinasi Pengembangan Sistem Pemantauan Mutu Pendidikan V V V V V
Koordinasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Persiapan Program Wajar 12 Tahun V V V V V
Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) V V V V V
Koordinasi Pemantauan Program Kemitraan Kepala Sekolah KTI (Daerah Tertinggal) dan KBI (Daerah Maju) V V V V V
Koordinasi Peningkatan Mutu Managemen Pendidikan (Quality of Governance & Management) - V V V V
Koordinasi Peningkatan Proses Belajar Mengajar (Quality of Teaching and Learning) - V V V V
Koordinasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education) pada Pendidikan Formal - V V V V
Koordinasi Program Pendidikan Kedinasan di berbagai departemen - V V V V
Koordinasi Program Pendidikan Tinggi di Depag dalam rangka sinkronisasi dengan Depdiknas - V V V V
Koordinasi Program Kerja Sama Luar Negeri Perguruan Tinggi - V V V V
Koordinasi Pemantauan Kebijakan Pendidikan Formal - V V V V
Koordinasi Pertemuan Regional Bidang Pendidikan Formal di tiga (3) wilayah - V V V V
2. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL          
  Koordinasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education) pada Pendidikan Non Formal Bagi Remaja dan Pemuda Putus Sekolah V V V V V
Koordinasi Peningkatan Relevansi Pendidikan Non Formal terhadap Pekerjaan dan Kecakapan Hidup V V V V V
Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PADU Paket A, Paket B, Paket C) V V V V V
Koordinasi Pengembangan MIS pada Pendidikan Non Formal V V V V V
Koordinasi Nasional Pendidikan Untuk Semua (Pendidikan Non Formal, Life Skills, Gender) V V V V V
Koordinasi Pemantauan Kebijakan Pendidikan Non Formal - V V V V
  Koordinasi Pertemuan Regional Bidang Pendidikan Non Formal di tiga (3) wilayah - V V V V
3. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA          
  Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Kepemudaan V V V V V
Koordinasi Peningkatan Ketrampilan Kepemudaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda V V V V V
Koordinasi Peningkatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional V V V V V
Koordinasi Kebijakan Keolahragaan (olahraga masal dan tradisional dan olahraga Usia Dini) V V V V V
Koordinasi Pendataan dan Pengadaan Guru olahraga yang sesuai dengan bidangnya di sekolah - V V V V
Koordinasi Pemantauan Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga - V V V V
Koordinasi Pertemuan Regional Bidang Pemuda dan Olahraga di tiga (3) wilayah - V V V V
4. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DI BIDANG APARATUR NEGARA          
  Koordinasi Penataan Kelembagaan yang efektif dan efisien - V V V V
Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan SDM aparatur - V V V V
Koordinasi Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan - V V V V
Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Aparatur V V V V V
Koordinasi Peningkatan Bidang Pengawasan - V V V V
Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik - V V V V
Koordinasi Remunerasi (penggajian) PNS berdasarkan Merit Ssistem V        
Koordinasi Pemantauan Kebijakan Bidang Aparatur Negara V V V V V
Koordinasi Pertemuan Regional Bidang Aparatur Negara di tiga (3) wilayah V V V V V
 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444