Main Menu
Home
Visi Misi
Struktur Organisasi
Tugas dan Fungsi
Wewenang dan Koordinasi
Strategi
Program
RENSTRA-ORGANISASI
RENSTRA RENSTRA
Pendahuluan Pendahuluan
Latar Belakang
Proses Penyusunan
Dasar Hukum
Kelembagaan
Renstra 2004-2009 Renstra 2004-2009
Pengantar
Peraturan Menteri
Tim Penyusun Tim Penyusun
Kelembagaan
Substansi Kegiatan
Alur Pikir Renstra
Visi Misi Visi Misi
Visi & Misi
Tujuan & Sasaran
Kebijakan
Matriks Renstra Matriks Renstra
Inspektorat
Sekretariat
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6
Identifikasi SWOT Identifikasi SWOT
Analisis SWOT
S-W-O-T
Strategi
Tabel Analisis SWOT
Organisasi Kesra Organisasi Kesra
Setmenkokesra Setmenkokesra
Struktur
Kegiatan
Inspektorat Inspektorat
Berita Rilis & Aktifitas
Peraturan dan UU
Pedoman
Juklak
Deputi I Deputi I
Struktur
Deputi II Deputi II
Struktur
Berita dan Aktifitas
RASKIN AWARD
Deputi III Deputi III
Struktur
Berita dan Aktifitas
Deputi IV Deputi IV
Struktur
Berita dan Aktifitas
Pemberdayaan Pesantren
Deputi V Deputi V
Struktur
Berita dan Aktifitas
Artikel Artikel
Deputi VI Deputi VI
Struktur
Berita dan Aktifitas
Artikel Artikel
Deputi VII Deputi VII
Struktur
Berita dan Aktifitas
Artikel Artikel
Peraturan dan UU
Rakerpim
POLLING
PERHATIAN
Kepada semua pihak, dihimbau agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap ajakan atau undangan yang berkaitan dengan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri.

Untuk diketahui, sosialisasi PNPM Mandiri hanya akan dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri dan TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

Karena itu bila ada pihak yang menawarkan kegiatan sosialisasi atau pelatihan berkaitan dengan PNPM Mandiri apalagi dipungut biaya, adalah diluar sosialisasi resmi yang dilakukan oleh Tim Pengendali PNPM mandiri.

Demikian harap menjadi maklum.

tertanda,
Bagian Humas dan Dokumentasi
Kementerian Koordinator Bidang Kesra

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Bagian Humas dan Dokumentasi
021 345 3289 / 350 7679
Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Keterbatasan Kesempatan Kerja Akibatkan TKI ke LN
KESRA-- 10 MARET: Keterbatasan kesempatan kerja di tanah air mengakibatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) terpaksa mencari kerja keluar negeri (LN), kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.
Matriks Renstra Deputi 6 2004 - 2009 Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini

PROGRAM : PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEGIATAN : MEWUJUDKAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2004-2009
  Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2006 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2007 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2008 ( download pdf )
  Mewujudkan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009 ( download pdf )

KEGIATAN : MEWUJUDKAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2004-2009

NO SUBSTANSI KEGIATAN 2005 2006 2007 2008 2009
1. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENDANAAN UNTUK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS USAHA MASYARAKAT MISKIN :          
  Koordinasi pelayanan pendanaan perbankan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi V V V V V
Koordinasi pelayanan pendanaan non perbankan (bagi hasil, modal ventura, zakat, dll) untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi V V V V V
Koordinasi dukungan teknis dan pendanaan dari instansi pusat, daerah, dan BUMN V V V V V
Koordinasi penguatan usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro V V V - -
2. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BAGI MASYARAKAT MISKIN :          
  Koordinasi pengembangan infrastruktur masyarakat miskin di perdesaan V V V V V
Koordinasi pengembangan infrastruktur masyarakat miskin di perkotaan V V V V V
3. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN BERUSAHA YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN :          
  Koordinasi pengembangan model-model kemitraan lintas pelaku untuk pemberdayaan masyarakat miskin V V V V V
Koordinasi pengembangan kemitraan global dalam rangka memperluas lapangan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja V V V V V
Koordinasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha V V V V V
Koordinasi peningkatan perlindungan terhadap buruh migrant di dalam dan luar negeri V V V V V
Koordinasi peningkatan keselamatan dan keamanan kerja bagi para pekerja laki-laki dan perempuan - V V V V
4. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT MISKIN :          
  Koordinasi penguatan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat miskin V V V V V
Koordfinasi pengembanagn sertifikasi missal dan murah bagi masyarakat miskin dan penataan pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah V V V V V
Koordinasi peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai hak-hak masyarakat terhadap tanah - V V V V
Koordinasi fasilitasi dan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan; V V V V V
5. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN HAK ATAS PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN:          
  Koordinasi pengembangan partipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan masyarakat miskin V V V V V
Koordinasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan - V V V -
Koordinasi pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin V V V V V
Koordinasi pemberdayaan forum lintas pelaku untuk penyelesaian masalah permukiman masyarakat miskin - V V - -
6. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN TERHADAP AIR BERSIH DAN AMAN SERTA SANITASI YANG BAIK :          
  Koordinasi peningkatan perlindungan terhadap jaminan akses masyarakat miskin terhadap air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang baik V V V V V
Koordinasi pengembangan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin V V V V V
Koordinasi penajaman peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang berpihak kepada masyarakat miskin V V - - -
7. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN INSTITUSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN :          
  Koordinasi penguatan institusi penanggulangan kemiskinan V V V V V
Koordinasi pengembangan forum kemitraan lintas pelaku penanggulangan kemiskinan V V V V V
Koordinasi kemitraan dengan badan internasional dalam penaggulangan kemiskinan V V V V V
8. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN :          
  Koordinasi pengembangan data base kemiskinan V V V V V
Koordinasi pengembangan peta kemiskinan V V V V V
Koordinasi pengembangan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan V V V V V
9. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BAHAN SOSIALISASI DAN DESIMINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN          
  Koordinasi pengembangan bahan sosialisasi dan desiminisai penanggulangan kemiskinan V V V V V
10. KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH V V V V V
  Asistensi Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah V V V - -
 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444