Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Presiden Sampaikan Kematian Dulmatin
KESRA-- 10 MARET: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kabar tentang kematian teroris Dulmatin dalam sebuah jamuan makan siang oleh PM Australia Kevin Rudd di Gedung Parlemen Australia di Canberra, Rabu.

Hizbut Tahrir Tolak Kesetaraan Gender Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
MEDAN, 19 Desember:  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keadilan dan kesetaraan gender (KKG). HTI menilai isu yang santer didengung-dengungkan sebagian kalangan wanita di Indonesia itu tidak lebih dari sebuah misi liberilisasi global yang diusung barat dan dicoba untuk terus ditanamkan agar menjadi konsep hidup masyarakat.


Kesetaraan gender merupakan bagian dari misi liberalisasi yang hendak disebarkan kepada muslimah di seluruh dunia termasuk di Indonesia," ujar Koordinator Aksi HTI Kota Medan, Hj. Aminah Yunus Rasyid, ketika berorasi di halaman Kantor Walikota Medan, Selasa.

Lebih seratusan massa HTI Kota Medan menggelar unjukrasa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Pada kesempatan itu mereka mengusung sejumlah spanduk dan poster-poster yang berisi penolakan mereka atas konsep kesetaraan gender.

Diantara spanduk dan poster-poster yang mereka bawa bertuliskan "Awas KKG! KKG = Kerusakan dan Kehancuran Generasi", "Poligami Halal Vs Free Sex Haram", UU PKDRT = UU Penghancuran Keluarga dan Rumah Tangga", "Mengharamkan Poligami = Menentang Hukum Allah", dan "Kami Bangga Menjadi Ibu Generasi Muslim".

Pada kesempatan itu mereka juga menggelar aksi teatrikal yang diberi judul "Legalisasi Aborsi, Khitan Melanggar HAM". Aksi tersebut menggambarkan kehidupan masyarakat yang kini cenderung menerima praktik aborsi yang dilarang agama, sementara khitan yang jelas-jelas perintah agama justru disebut melanggar HAM.

Menurut Hj. Aminah Yunus Rasyid, upaya menanamkan kebebasan pada perempuan oleh para pengusung isu KKG dengan mengeluarkan jargon-jargon persamaan hak laki-laki dan perempuan harus diwaspadi oleh umat Islam terutama para muslimah.

"Mereka berusaha sekuat tenaga dengan mengadakan seminar-seminar, diskusi-diskusi dan sosialisasi melalui media massa dan bahkan melakukan transformasi sosial melalui institusi sosial yang ada, seperti menganjukan RUU berbasis KKG yang mendukung kondisi lingkungan yang mampu menghilangkan bias gender dan kemudian melahirkan UU legalisasi aborsi serta legalisasi prilaku seks bebas dengan mengatasnamakan HAM dan KKG," ujarnya.

Semua itu, katanya, harus benar-benar diwaspadi oleh kaum muslim terutama muslimah, karena tujuan pastinya adalah untuk menjauhkan umat Islam dari ketaatan kepada Allah SWT. "Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi bila sisi kefeminiman kita dihilangkan dari diri kita, sehingga kita tidak mau lagi mengurusi rumah tangga dan meninggalkan anak-anak kita hanya karena sibuk dengan urusan agar kita merasa setara dengan laki-laki," katanya.

Pada kesempatan itu HTI mengeluarkan pernyataan sikap antara lain bahwa liberalisasi keluarga yang kini tengah dilakukan bukanlah jalan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa keluarga Indonesia. Kemiskinan lebih dinilai sebagai akibat dari sistem kapitalis yang dibiarkan terus bekerja di Indonesia, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga Indonesia termasuk kaum ibu.

HTI menilai kekerasan pada perempuan terjadi karena lemahnya kesadaran para suami terhadap peran dan tanggung jawab yang semestinya diemban dalam keluarga, disamping budaya kekerasan yang masuk ke tengah keluarga melalui media massa.

Menurut HTI, penyelesaian menyeluruh dan mendasar dari persoalan itu adalah dengan menghentikan sistem kapitalis yang memang bersifat destruktif, menyetop budaya hedonis yang telah mendorong kekerasan dan merusak tatan keluarga.
HTI juga menilai penghormatan terhadap kaum ibu tidak cukup hanya sekedar secara seremonial dengan memperingati Hari Ibu, tetapi harus dilakukan secara makruf dan menempatkan peran ibu secara benar.

Kabag Pemberdayaan Perempuan Kota Medan S. Harahap, SH, ketika menerima massa HTI mengajak para ibu agar memulai penerapan syariat Islam mulai dari rumah tangga dan secara bertahap menularkannya kepada lingkungan masing-masing.

Ia mengaku setuju bahwa poligami halal dan seks bebas haram. "Poligami adalah hukum Allah dan menentangnya berarti menentang hukum Allah. Namun penerapannya tentu juga harus sesuai dengan konsep Islam sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah," katanya.  (rol/broto)

 
 
Cari Berita
Sukseskan PPKI, SAIL BANDA DAN POSPENAS 2010
WEB DATA DAN INFORMASI BIDANG KESRA
goto forum kesra
situs pnpm mandiri

Keputusan Libur 2010
Download Surat Keputusan Bersama Menteri tentang LIBUR NASIONAL dan CUTI BERSAMA TAHUN 2010
SJSN - Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sistim Informasi Spasial Nasional
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444