"Posisinya 45 anggota menyetujui sebagai Gubernur BI, satu menolak. Inilah proses demokrasi yang kita lakukan. Dengan demikian selesailah proses pemilihan Gubernur BI," kata Ketua Komisi XI DPR RI Awal Kusumah dalam konferensi pers mengenai hasil keputusan rapat internal.

Keputusan itu diambil sesudah Komisi XI mengadakan uji kelayakan dan uji kepatutan selama kurang lebih enam jam. Awal mengatakan keputusan tersebut nantinya akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR dan rapat paripurna hari Kamis (10/4).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Drajat A Wibowo merupakan satu-satunya anggota Komisi XI yang memberikan suara menolak Boediono sebagai Gubernur BI. "Saya tidak sepakat dengan pilihan kebijakan dan juga belum jelum jelas jawaban tentang BLBI," katanya.

Boediono dalam "fit and proper test" mengatakan bahwa rezim devisa bebas saat ini tetap dipertahankan. Menurut dia dalam iklim perekonomian yang masih gonjang-ganjing saat ini perubahan terhadap rezim devisa bebas justru tidak menguntungkan.

"(Saya sampaikan lagi) Jangan diotak-atik dulu," katanya menegaskan. Menurut dia, rezim devisa bebas akan dievaluasi kembali melihat kondisi dunia sudah berubah.

Ia mengatakan kebijakan rezim devisa bebas tersebut diharapkan mampu menarik devisa yang berada di luar ke dalam negeri tanpa harus ada pemaksaan. Apalagi, saat ini banyak eksportir yang masih menempatkan dananya di luar negeri.

"Hal yang penting kita perhatikan disini adalah bagaimana menarik devisa yang di luar itu ke dalam," katanya.

Selain itu, ia mengatakan otoritas jasa keuangan (OJK) yang seharusnya dibentuk pada Desember 2010 masih perlu dikaji lagi. Pihaknya mengharapkan ada waktu untuk melakukan pengkajian sebab di beberapa tempat seperti Amerika Serikat, OJK mulai diperbincangkan kembali.

"Seperti apa nanti OJK, lebih baik saya riset dulu, apakah pola Inggris, AS atau Australia," katanya.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut Boediono juga mengusulkan adanya forum koordinasi yang lebih baik untuk membahas asumsi-asumsi APBN. (an/pd)