Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Pemprov DKI akan Cabut Kartu JPK-Gakin Perokok
KESRA-- 9 FEBRUARI: Keluarga miskin bakal dapat keringanan berobat, tapi tidak bagi yang merokok. Bahkan kartu jaminan kesehatan bagi warga miskin kemungkinan akan dicabut.

Mendiknas: Pemerintah Siap Laksanakan UN
KESRA-- 8 FEBRUARI: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan bahwa pemerintah sudah siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) pada Maret mendatang.

Pak Boed Menilai PNPM Mandiri Program Berhasil
KESRA-- 7 FEBRUARI: Wakil Presiden Boediono mengakui, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sebagai program yang sangat berhasil. Pasalnya, program tersebut merupakan program yang inisiatifnya benar-benar berasal dari bawah dan dipilih sendiri oleh masyarakat.

Wapres: Pendidikan Kunci Utama Kemajuan Bangsa
KESRA-- 7 FEBRUARI: Wakil Presiden Boediono mengingatkan bahwa bangsa yang maju dan berkesinambungan adalah bangsa yang mengandalkan sumber daya manusia dan pendidikan merupakan kunci utama yang harus disiapkan.

Agung: Empat Sertifikat UNESCO Bukti Pengakuan Dunia
KESRA-- 5 FEBRUARI: Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan empat sertifikat dari UNESCO merupakan simbul pengakuan dunia terhadap beberapa warisan budaya Indonesia, dalam hal ini Wayang Indonesia, Keris Indonesia dan Batik Indonesia. Ketiganya masuk di dalam ”The Representative List of the Intangible Culture Heritage of Humanity”.

Menko Kesra: Data Warga Miskin akan Lebih Disempurnakan
KESRA—4 FEBRUARI: Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan pemerintah akan melakukan penyempurnaan data jumlah warga miskin, sehingga program aksi akan lebih tepat sasaran.
Andi Mallarangeng dan Wiranto Debat soal Iklan BBM Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
KESRA-- 30 MEI:  Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto saling berdebat dalam acara Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi bertajuk "Efektivitas Pencitraan Pemimpin Melalui Iklan", Andi mengatakan, iklan Wiranto di media massa tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingkar janji karena telah menaikkan harga BBM dan iklan tentang kemiskinan adalah menyesatkan.

"Itu tidak tepat dan bisa menyesatkan," kata Andi langsung kepada Wiranto.

Ia berharap iklan yang merupakan sarana kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat mesti dilakukan dengan menjunjung etika. Iklan politik yang dilakukan dengan penyerangan-penyerangan terhadap orang lain merupakan kampanye negatif.

Kampanye negatif, katanya, akan menjurus kepada kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam adalah istilah untuk menunjukkan kampanye yang menjelek-jelekkan orang lain atau berisi fitnah sehingga merugikan orang lain.

Ia mengatakan iklan Wiranto tak sesuai fakta dan tidak berdasar karena Presiden sama sekali tidak pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM.

"Kalau menyebut orang lain, dalam hal ini nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka iklan itu harus mengutip pernyataan langsung dari orang yang disebut itu," katanya.

Menanggapi pernyataan Andi itu Wiranto bertanya, "Apakah yang dinyatakan Andi itu berdasarkan pikiran sendiri atau setelah mendapat `point-point` dari SBY atau sudah mendapat masukan dari SBY?"

Mantan Panglima TNI itu membantah bahwa iklannya tidak menjunjung etika atau tidak berdasar fakta dan data. "Iklan itu elegan, tidak merusak, tidak mengganggu individu lain," katanya.

Ia menyatakan iklan tersebut berdasarkan fakta dan data serta mengutip pernyataan langsung Presiden melalui situs resmi.

"Saya mengunduh (download) situs itu pada 21 Mei, tetapi sayangnya pada 23 Mei isinya telah diubah. Jadi siapa yang tidak etis," kata Wiranto disambut tawa hadirin yang sebagian besar wartawan.

Wiranto mengatakan iklan itu ia buat atas dasar pertimbangan hati nurani untuk kepentingan kemanusiaan dan keadilan, bukan kepentingan politik.

Lagipula, katanya, dalam iklan itu ia mengatakan semoga Yudhoyono bisa mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga BBM.

"Kalau tidak dipertimbangkan ya tidak apa-apa, toh saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya jabatan apa-apa kecuali memimpin partai baru," katanya.

Sementara pakar komunikasi dari Program Pascasarjana FISIP UI Effendi Gazali mengatakan, Dewan Pers yang berwenang menilai apakah iklan Wiranto di media cetak itu etis atau tidak.

Ia menyebut iklan politik itu ada yang berupa memperkenalkan diri (introducing) seperti iklan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir tentang "hidup adalah perbuatan" atau iklan-iklan kampanye dan iklan yang menempatkan diri (positioning) seperti iklan Wiranto tentang kemiskinan dan kenaikan BBM, serta iklan Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto tentang kepentingan petani dan nelayan.

Effendi mengatakan dalam komunikasi politik untuk menyerang (attacking) merupakan hal wajar. "Kalau ada iklan yang dianggap menyerang maka sebaiknya dibalas dengan iklan lagi," katanya.

Hadir pula sebagai pembicara pada acara itu Ketua Panitia Khusus RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Ferry Mursidan Bldan dan Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq. (an/hr)

 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444