Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesra
 
Headline News

Menko Kesra: 2014 Warga Miskin Tinggal 16 Juta
KESRA-- 12 MARET: Jumlah warga miskin di Indonesia pada empat tahun lagi atau 2014 mendatang akan menurun dan tinggal 16 juta atau 8 persen dari sebelumnya 32 juta atau 14,2 persen jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.

Dekan FISIP UIN: Ormas Keagamaan Alami Kemunduran
KESRA-- 12 MARET: Kiprah beberapa organisasi massa keagamaan dinilai mengalami kemunduran sejak era reformasi. Penyebab kemunduran tersebut adalah mulai berpartisipasinya organisasi keagamaan tersebut ke ranah politik.

MUI Dukung Fatwa Haramkan Rokok
KESRA-- 12 MARET: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya atas fatwa Majlis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah yang mengharamkan rokok. Fatwa tersebut dinilai memiliki argumentasi dan dalil kuat sehingga perlu didukung.

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan bakal Naik 10-15%
KESRA-- 11 MARET: Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10% sampai 15%per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Namun sebelumnya, pemerintah akan menyeragamkan data penduduk miskin di Indonesia.

MenPAN-RB: Kena Sanksi, Pegawai tak Layani Publik
KESRA-- 11 MARET: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan tengah menyusun grand design reformasi birokrasi. Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik.

Presiden Sampaikan Kematian Dulmatin
KESRA-- 10 MARET: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kabar tentang kematian teroris Dulmatin dalam sebuah jamuan makan siang oleh PM Australia Kevin Rudd di Gedung Parlemen Australia di Canberra, Rabu.
Andi Mallarangeng dan Wiranto Debat soal Iklan BBM Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini
KESRA-- 30 MEI:  Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto saling berdebat dalam acara Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi bertajuk "Efektivitas Pencitraan Pemimpin Melalui Iklan", Andi mengatakan, iklan Wiranto di media massa tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingkar janji karena telah menaikkan harga BBM dan iklan tentang kemiskinan adalah menyesatkan.

"Itu tidak tepat dan bisa menyesatkan," kata Andi langsung kepada Wiranto.

Ia berharap iklan yang merupakan sarana kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat mesti dilakukan dengan menjunjung etika. Iklan politik yang dilakukan dengan penyerangan-penyerangan terhadap orang lain merupakan kampanye negatif.

Kampanye negatif, katanya, akan menjurus kepada kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam adalah istilah untuk menunjukkan kampanye yang menjelek-jelekkan orang lain atau berisi fitnah sehingga merugikan orang lain.

Ia mengatakan iklan Wiranto tak sesuai fakta dan tidak berdasar karena Presiden sama sekali tidak pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM.

"Kalau menyebut orang lain, dalam hal ini nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka iklan itu harus mengutip pernyataan langsung dari orang yang disebut itu," katanya.

Menanggapi pernyataan Andi itu Wiranto bertanya, "Apakah yang dinyatakan Andi itu berdasarkan pikiran sendiri atau setelah mendapat `point-point` dari SBY atau sudah mendapat masukan dari SBY?"

Mantan Panglima TNI itu membantah bahwa iklannya tidak menjunjung etika atau tidak berdasar fakta dan data. "Iklan itu elegan, tidak merusak, tidak mengganggu individu lain," katanya.

Ia menyatakan iklan tersebut berdasarkan fakta dan data serta mengutip pernyataan langsung Presiden melalui situs resmi.

"Saya mengunduh (download) situs itu pada 21 Mei, tetapi sayangnya pada 23 Mei isinya telah diubah. Jadi siapa yang tidak etis," kata Wiranto disambut tawa hadirin yang sebagian besar wartawan.

Wiranto mengatakan iklan itu ia buat atas dasar pertimbangan hati nurani untuk kepentingan kemanusiaan dan keadilan, bukan kepentingan politik.

Lagipula, katanya, dalam iklan itu ia mengatakan semoga Yudhoyono bisa mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga BBM.

"Kalau tidak dipertimbangkan ya tidak apa-apa, toh saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak punya jabatan apa-apa kecuali memimpin partai baru," katanya.

Sementara pakar komunikasi dari Program Pascasarjana FISIP UI Effendi Gazali mengatakan, Dewan Pers yang berwenang menilai apakah iklan Wiranto di media cetak itu etis atau tidak.

Ia menyebut iklan politik itu ada yang berupa memperkenalkan diri (introducing) seperti iklan Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir tentang "hidup adalah perbuatan" atau iklan-iklan kampanye dan iklan yang menempatkan diri (positioning) seperti iklan Wiranto tentang kemiskinan dan kenaikan BBM, serta iklan Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto tentang kepentingan petani dan nelayan.

Effendi mengatakan dalam komunikasi politik untuk menyerang (attacking) merupakan hal wajar. "Kalau ada iklan yang dianggap menyerang maka sebaiknya dibalas dengan iklan lagi," katanya.

Hadir pula sebagai pembicara pada acara itu Ketua Panitia Khusus RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Ferry Mursidan Bldan dan Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq. (an/hr)

 
 
   
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
345 9444