Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, menjelaskan, Ahmadiyah lahir di Kota Qodian (India) pada 23 Maret 1889. Pendirinya adalah Mirza Ghulam Ahmad.

Pada raker yang juga dihadiri Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menag mengatakan, dalam perkembangannya, Ahmadiyah terpecah menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qodian yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan Ahmadiyah Lahore yang tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan hanya mengakui Mirza Ghulan Ahmad sebagai pembaharu.

Kedua aliran dalam Ahmadiyah mulai masuk ke Indonesia 1925. Pengikut Ahmadiyah Lahore membentuk Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan pengikut Ahmadiyah Qodian membentuk Jemaah Ahmadiah Indonesia (JAI).

Meski menjalankan misi keagamaan, tetapi JAI didaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) bernomor 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003. Sebelumnya, pemerintah melalui Departemen Kehakiman telah menetapkan badan hukum untuk JAI sebagai organisasi dengan Nomor JA/5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 serta dalam lembaran Negara Nomor 26 tanggal 31 Maret 1953.

Dari dua aliran Ahmadiyah itu, menurut Menteri Agama, Ahmadiyah Qodian yang membentuk JAI yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Keberadaan JAI memicu penolakan dan terjadinya tindak kekerasan di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kaitan kontroversi itu, MUI pada 1990 mengeluarkan fatwa yang melarang JAI karena menyesatkan. Di negara lain pun, seperti di Malaysia, Pakistan dan Brunei Darusallam Ahmadiyah Qodian mendapat penolakan.

Terkait terbitkan SKB tiga menteri, Menteri Agama menjelaskan, SKB tidak berlaku bagi Ahmadiyah Lahore dengan organisasinya di Indonesia bernama GAI. "Karena itu, Ahmadiyah Yogyakarta tenang-tenang saja karena Lahore," katanya.

Menag menjelaskan, kalau saja Ahmadiyah Qodian melepas pengakuan bahwa Mirza Ghulan Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad, persoalan sudah selesai.

Namun Menag mengakui, SKB itu sulit diterapkan untuk pelarangan keyakinan. SKB hanya efektif untuk melarang atau mengatur perilaku orang per orang. "Kita tidak mengurusi keyakinan tetapi mengurusi perbuatan orang per orang," katanya.

Menag menjelaskan, keyakinan orang bisa berbeda-beda dan hal itu sulit dilarang. Yang terkena tindakan pidana sebagai penoda agama adalah orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti keyakinan yang menyimpang.

"Perbuatan 'menyebarkan' yang kita larang. Kalau keyakinannya tidak bisa kita larang," katanya.

Menag kembali mengingatkan agar orang yang beragama di luar Islam (non muslim) tidak ikut mengurusi persoalan Ahmadiyah karena tidak mengetahui persoalan.

Sebelumnya, saat menjelaskan isi SKB, Menag mengatakan, SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. (an/hr)