"Pokoknya sampai akhir masa tugas kita (2009) tidak ada kenaikan harga BBM lagi," tegas Wapres Jusuf Kalla saat Peluncuram Pelaksanaan Konversi Penggunaan Minyak Tanah ke Elpiji 3 Kg di Kecamatan Kampung Makassar, Jakarta Timur, Selasa (8/5).

Pernyataan Kalla tersebut langsung disambut tepuk tangan masyarakat Kampung Makassar dalam acara yang juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Pemberdayaan Perananan Wanita Meutia Hatta dan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Wapres mengatakan beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat berdiskusi dengannya. Presiden menanyakan apakah harga BBM bisa tidak dinaikkan karena subsidi sudah tinggi. "Sudah tidak mungkin lagi," jawab Wapres menceritakan mengenang saat diskusi dengan Presiden.

Wapres mengaku mencari solusi harga BBM tidak dinaikkan lagi menjadi tantangan tersendiri. "Ini menantang, bagaimana tidak menaikkan harga BBM, sekaligus menurunkan subsidi dan memperbaiki keadaan," cetusnya.

Menurut Wapres, satu-satunya solusi adalah mengurangi penggunaan BBM termasuk minyak tanah untuk keperluan rumah tangga dan solar untuk pembangkit listrik.

Guna pengurangan pemakaian minyak tanah, tutur Kalla, ide pertama yang muncul adalah konversi ke briket batu bara. Pemanfaatan briket batu bara mampu menjawab tantangan bagi penurunan subsidi BBM. Selain itu harga yang harus dikeluarkan rumah tangga untuk membeli briket batu bara sebagai pengganti minyak tanah juga lebih murah.

Namun briket batu bara menyisakan sejumlah kelemahan. Briket batu bara tidak praktis dalam penggunaan dan sulit diangkut. Potensi pencemaran briket batu bara juga lebih tinggi sehingga membahayakan kesehatan penduduk.

"Akhirnya ide penggunaan briket batu bara didrop, karena tidak memenuhi syarat untuk rumah tangga," cetusnya.

Pemerintah kemudian beralih ke alternatif penggunaan elpiji. Setelah dikaji, penggunaan elpiji sanggup mendukung skema pemerintah untuk menurunkan subsidi BBM, tidak membebani rakyat dan ramah lingkungan.

Wapres menyatakan jika dibandingkan minyak tanah, penggunaan elpiji memiliki sejumlah keunggulan. Minyak tanah meski terkesan murah karena satu liternya Rp2.500 tetapi secara keseluruhan boros. Pemerintah juga harus memberikan subsidi Rp4.000 per liter karena harga sebenarnya Rp6.500.

"Sedangkan elpiji terkesan mahal tetapi sebenarnya hemat. Dengan beralih ke elpiji, pengeluaran keluarga sederhana berkurang Rp25 ribu per bulan. Ongkos kesehatan karena tercemar asap minyak tanah juga akan berkurang," jelasnya.

Lebih lanjut Wapres menyatakan pemerintah juga akan menghemat subsidi BBM sampai Rp60 triliun dari program pembangkit listrik non bbm berkapasitas 10 ribu MWatt.

"Dengan penghematan subsdidi seperti itu, tahun 2010, kita akan memiliki kemampuan anggaran yang lebih baik," tegasnya.

Sementara itu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan dalam program konversi minyak tanah ke elpiji, pemerintah menunjuk Pertamina dan Menteri Koperasi dan UKM. Pertamina ditunjuk untuk pegadaan tabung elpiji 3 kg dan gas elpiji. Sedangkan pengadaan kompor diserahkan kepada Menteri Koperasi dan UKM.

Purnomo menyatakan konversi minyak tanah ke elpiji sudah di ujicoba Agustus-Desember 2006 yang melibatkan 25.500 kepala keluarga di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Karawaci, Tangerang. Dalam uji coba ini Pertamina memberikan gratis 1 set kompor, slang, regulator dan 1 tabung elpiji 3 kg.

"Responnya sangat baik, karena 99% responden menyatakan tetap akan menggunakan elpiji 3 kg," jelas Purnomo. (miol/broto)