admin's picture
Oleh admin on July 23, 2013

Pada tanggal 29-31 Oktober 2012, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenko Kesra turut berpartisipasi sebagai anggota Delri di segmen Pertemuan Tingkat Pejabat Senior pada  High Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of Implementation of the Asia and Pacific Decade of  Disabled Persons 2003-2012, di Incheon Korea SelatanPertemuan tersebut dilaksanakan dalam dua segmen, yakni 1) Pertemuan Tingkat Pejabat Senior yang berlangsung dari tanggal 29-31 Oktober 2012 dan 2) Pertemuan Tingkat Menteri yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Nopember 2012. Pada segmen pertemuan pertama Delri turut hadir: Staf Ahli Mensos Bidang Integrasi Sosial, Direktur Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, perwakilan dari Kemenlu, Kemdikbud, Kemenhub, Bappenas, dan organisasi sosial bidang disabilitas. Sedangkan pada segmen kedua, hadir Menteri Sosial selaku Ketua Delri didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Kedua segmen pertemuan dihadiri ± 38 negara kawasan Asia dan Pasifik.

Tujuan pertemuan:

1.  Melaksanakan final review mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi Dekade Asia Pasifik untuk Penyandang Disabilitas tahun 2003-2012;

2.  Saling berbagi informasi kebijakan nasional kedepan (forward-looking), pengalaman dan praktik-praktik terbaik terkait pembangunan masyarakat  yang inklusif bagi disabilitas (disability-inclusive) di kawasan Asia-Pasifik;

3.  Membahas dan mengadopsi  deklarasi tingkat menteri dan strategi regional untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas pada periode dekade yang baru tahun 2013-2022;

Segmen pertemuan tingkat pejabat senior dibuka secara resmi oleh Mr. Park Yong Hyun, Asisten Menteri dan Kepala Kantor Kebijakan Kesejahteraan Sosial Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Korea. Mr. Park menyampaikan sejumlah issue dan tantangan yang dihadapi negara Asia- Pasifik dalam kaitannya dengan disabilitas, al: issue kemiskinan, akses anak dengan disabilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan masih tingginya resiko bencana di kawasan ini. Output dokumen yang diharapkan dari pertemuan ini adalah “Incheon Strategy” yang akan menjadi agenda aksi Dasawarsa III Penyandang Disabilitas Asia Pasifik.

Pada segmen pertemuan tingkat pejabat senior juga disampaikan hasil survey Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP)  yang dilaksanakan tahun 2010-2011 mengenai situasi penyandang disabilitas di kawasan Asia Pasifik. Hasil survey mengindikasikan sejumlah kemajuan yang dicapai negara-negara kawasan Asia dan Pasifik dalam penanganan disabilitas. Kemajuan dimaksud, al: a)  semakin banyaknya negara-negara yang mengadopsi pendekatan pemenuhan hak (rights based approach) dalam penanganan disabilitas yang diwujudkan dalam legislasi nasional masing-masing negara; b) pengintegrasian issue disabilitas dalam mekanisme yang lebih terkoordinasi dalam Lembaga Koordinasi Disabilitas Nasional; c) Telah dimilikinya sejumlah rencana aksi nasional bidang disabilitas dari negara anggota UNESCAP; d) menguatnya peran masyarakat sipil dalam advokasi penyandang disabilitas; dan e) adanya dukungan lembaga internasional dalam bentuk kerjasama teknik dan penguatan masyarakat sipil penyandang disabilitas;

Sebelum membahas pencapaian Dasawarsa Penyandang Disabilitas Asia Pasifik 2003-2012 dan Draft Rencana Aksi Dasawarsa III Penyandang Disabilitas Asia Pasifik 2013-2022 / Incheon Strategy yang akan diadopsi pada segmen Pertemuan Tingkat Menteri, anggota Delri yang diwakili Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial Kementerian Sosial berkesempatan menyampaikan statemen. Statemen memuat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Biwako Millenium Framework Plus Five , yang diejawantahkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2003-2012; sejumlah tantangan yang dihadapi dan komitmen untuk terus mewujudkan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas pasca ratifikasi konvensi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Di sesi akhir pertemuan segmen pertama, dalam rangka mewujudkan pencapaian target yang dimandatkan dalam Incheon Strategy, telah disepakati pula perlunya pembentukan Kelompok Kerja (working group) UNESCAP.